Kamis, 24 Juni 2010

PROSPEK JASA KELAUTAN

Latar Belakang
Pola dan orientasi pembangunan daerah khususnya daerah pesisir tampaknya perlu dikaji ulang. Daerah-daerah ini sudah saatnya mempertimbangkan dan menjadikan potensi kelautan sebagai salah satu basis pembangunan daerahnya. Selama ini pemerintah daerah terkesan membutakan mata dan mengesampingkan potensi pesisir dan kelautan.
Padahal catatan sejarah menunjukkan bahwa dalam beberapa abad lamanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban yang berada di wilayah Nusantara ini memiliki kekuatan ekonomi dan politiknya dengan berbasis pada sumberdaya kelautan.
Baru di era reformasi, kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan merupakan arus utama pembangunan nasional kita. Ini tercermin dari keputusan politik bangsa sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999. Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan.
peranan sumberdaya kelautan sendiri meliputi beberapa aspek seperti ekonomi, ekologis, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan dan penelitian. Secara ekonomis, sumberdaya kelautan merupakan kegiatan ekonomi atau yang menunjang kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan.
Dengan demikian ruang lingkup kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya kelautan sangat luas dan beragam, termasuk di antaranya adalah sektor perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari, pertambangan dan mineral, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, hutan pantai, pulau-pulau kecil, dan benda-benda berharga.

Potensi Kelautan yang Melimpah
Eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia sesungguhnya memiliki potensi pembanguna ekonomi dalam bidang kelautan yang cukup besar. Dan apabila potensi tersebut dapat dikelola dengan baik, tidak mustahil akan mampu mengantarkan bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang menimpanya. Potensi perikanan dan kelautan tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori.
a. Sumberdaya dapat pulih terdiri dari sumberdaya perikana tangkap, budidaya pantai (tambak), budidaya laut, bioteknologi kelautan.
Kelompok inilah yang biasanya masuk dalam kelompok Agribisnis Kelautan. Perairan Indonesia memiliki potensi lestari ikan laut sebesar 6,2 juta ton terdiri dari ikan pelagis besar (975,05 ribu ton), ikan pelagis kecil (3.235,50 ribu ton), ikan demersal ( 1.786,35 ribu ton), ikan karang konsumsi (63,99 ribu ton), udang peneid (74,00 ribu ton), lobster (4,80 ribu ton), dan cumi-cumi (28,25 ribu ton). Dari potensi tersebut sampai pada tahun 1998 baru dimanfaatkan sekitar 58,5 %. Dengan demikian masih terdapat 41 persen potensi yang tidak termanfaatkan atau sekita 2,6 juta ton per than (Aziz, dkk, 1998).
Selain potensi ikan laut, potensi lainnya yang dapat dikembangkan adalah budidaya, baik budidaya pantai maupun budidaya laut. Dengan kondisi pantai yang landai, kawasan pesisir Indonesia memiliki potensi budidaya pantai (tambak) sekitar 830.200 ha yang tersebar di seluruh wilayah tanah air dan baru dimanfaatkan untuk budidaya (ikan bandeng dan udang windu) sekita 356.308 ha (ditjen Perikanan, 1998). Jika kita dapat mengusahakan tambak seluas 500.000 ha dengan target produksi 3 ton per ha per tahun, maka dapat diproduksi udang sebesar 1,5 juta ton per tahun. Dengan harga ekspor yang berlaku saat ini (US $ 10 per kilogram) maka didapatkan devisa sebesar 15 milyar dollar per tahun.
Sementara itu, potensi pengembangan budidaya laut untuk berbagai jenis ikan (kerapu, kakap, beronang, dan lain-lain), keranga-kerangan dan rumput laut, yaitu masing-masing 3,1 juta ha, 971.000 ha, dan 26.700 ha. Sedangkan potensi produksi budidaya ikan dan kerang serta rumput laut adalah 46.000 ton per tahun dan 482.400 ton per tahun.
Dari keseluruhan potensi produk budidaya laut tersebut, sampai saat in hanya sekitar 35 % yang sudah direalisasikan. Potensi sumberdaya hayati (perikanan) laut lainnya yang dapat dikembangkan adalah ekstraksi senyawa-senyawa bioaktif (natural products), seperti squalance, omega-3, phycocolloids, biopolymers, dan mikroorganisme dan invertebrata untuk keperluan industri makana sehat (healthy food), farmasi, kosmetik, dan industri berbasis bioteknologi lainnya. Padahal bila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki potensi keanekeragaman hayati laut yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia, pada tahun 1994 sudah meraup devisa dari industri bioteknologi kelautan sebesar 14 milyar dollar (Bank Dunia dan Sida, 1995).
b.Sumberdaya kelautan tidak dapat pulih seperti minyak dan gas bumi, bauksit, timah, bijh besi, dan bahan tambang serta mineral lainnya.
Menurut Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam, BPPT dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu, 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian sedangkan 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 milyar barel setara minyak, namun baru 16.7 milyar barel yang diketahui dengan pasti 7,5 milyar barel diantaranya sudah diekspoloitasi. Sedangkan sisanya sebesar 89,5 milyar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3 milyar barel terkandung di lepas pantai, yang lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 milyar barel terdapat di laut dalam.
c.Energi kelautan merupakan energi non-konvensional dan termasuk sumberdaya keluatn non hayati yang dapat diperbaharui yang memiliki potensi untuk dikembangkan dikawasan pesisir dan lautan Indonesia.
Keberadaan sumberdaya ini di masa yang akan datang semakin signifikan manakala energi yang bersumber dari BBM (Bahan bakar minyak) semakin menepis. Jenis energi kelautan yang berpeluang dikembangkan adalah ocean thermal energy conversion (OTEC), energi kinetik dari gelombang, pasang surut dan arus, konversi energi dari perbedaan salinitas.
Perairan Indonesia merupakan suatu wilayah perairan yang sangat ideal untuk mengembangkan sumber energi OTEC. Hal ini dimungkinkan karena salah satu syarat OTEC adalah adanya perbedaan suhu air (permukaan dengan lapisan dalam) minimal 20° C dan intensitas gelombang laut sangat kecil dibanding dengan wilayah perairan tropika lainnya. Dari berbagai sumber pengamatan oseanagrafis, telah berhasil dipetakan bagian perairan Indonesia yang potensial sebagai tempat pengembangan OTEC. Hal ini terlihat dari banyak laut, teluk serta selat yang cukup dalam di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan OTEC. Salah satu pilot plant OTEC akan dikembangkan di pantai utara Pulau Bali.
Sumber energi kelautan lainnya, antara lain yang berasal dari perbedaan pasang surut, dan energi yang berasal dari gelombang. Kedua macam energi tersebut juga memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Kajian terhadap sumber energi ini seperti yang dilakukan oleh BPPT bekerjasama dengan Norwegia di Pantai Baron D.I.Yogyakarta. hasil dari kegiatan ini merupakan masukan yang penting dan pengalaman yang berguna dalam upaya Indonesia mempersiapkan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan energi non konvensional. Sementara itu, potensi pengembangan sumber dan energi pasang surut di Indonesia paling tidak terdapat di dua lokasi, yaitu Bagan Siapi-Api dan Merauke, karena di kedua lokasi ini kisaran pasang surutnya mencapai 6 meter.
d.Jasa lingkungan,
Potensi ini terutama untuk pengembangan pariwisata dan pelayaran. Dewasa ini pariwisata berbasis kelautan (wisata bahari) telah menjadi salah satu produk pariwisata yang menarik dunia internasional. Pembangunan kepariwisataan bahari pada hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata bahari yang terdapat di seluruh pesisir dan lautan Indonesia, yang terwujud dalam bentuk kekayaan alam yuang indah (pantai), keragaman flora dan fauna seperyi terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias yang diperkirakan sekitar 263 jenis.
Potensi jasa lingkungan kelautan lainnya yang masih memerlukan sentuhan pendayagunaan secara profesional agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal adalah jasa transportasi laut (perhubungan laut). Betapa tidak, sebagai negara bahari ternyata pangsa pasar angkutan laut baik antar pulau maupun antar negara masih dikuasai oleh armada niaga berbendara asing. Menurut catatan Dewan Kelautan Nasional kemampuan daya angkut armada niaga nasional untuk muatan dalam negeri baru mencapai 54,5 persen, sedangkan untuk ekspor baru mencapai 4 persen, sisanya dikuasai oleh armada niaga asing.
Sampai saat ini pemanfaatan sumberdaya kelautan dinilai masih jauh dari optimal. Hal ini tercermin dari kontribusi bidang kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional yang hanya mencapai 12,4 persen (sekitar Rp. 56 trilyun) (PKSPL-IPB, 1998). Kontribusi tersebut berasal dari tujuh sektor kegiatan yaitu perikanan, pertambangan, industri maritim, perhubungan, pariwisata bahari, bangunan kelautan dan jasa kelautan. Kontribusi tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan negara-negara dengan luas laut yang jauh lebih kecil dari Indonesia, seperti RRC, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Denmark, dan Norwegia.
Pencapaian hasil-hasil pembangunan di sektor yang berbasis sumberdaya kelautan selama ini memberikan gambaran yang beragam. Dari subsektor yang dapat digolongkan sebagai lapangan-lapangan usaha di sektor kelautan yaitu perikanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, industri maritim, angkutan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, tampak hanya sektor pertambangan dan energi saja yang telah memberikan hasil dan sumbangan yang nyata terhadap perekonomian bangsa. Sementara sektor-sektor lainnya walaupun secara potensial sangat besar, hasil-hasil yang dicapai masih jauh dari harapan.

Kerjasama Antar Lembaga yang Terkait
Ada sekitar 18 instansi pemerintah yang terkait langsung dalam pengelolaan kelautan karena sektor itu selalu terkait dengan perhubungan laut, perikanan, pariwisata bahari, pertambangan, industri maritim, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Bahkan, selama ini kontribusi kelautan terhadap perekonomian nasional cukup signifikan, yakni 20,06 persen atau kedua setelah sektor jasa.
Ke-18 instansi yang terkait langsung dalam kebijakan pembangunan kelautan, antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kantor Menteri Negara Pariwisata, Seni, dan Budaya, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup (LH), TNI AL, Menko Perekonomian, Bappenas, Polri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Misalnya, kasus penambangan serta ekspor pasir laut. Kegiatan itu berdampak pada kerusakan lingkungan, eksploitasi pasir laut ilegal, berkurangnya mata pencaharian nelayan, dan konflik kepentingan pusat dan daerah. Instansi yang menangani adalah Departemen ESDM, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Menteri LH, TNI AL, dan PolriBelum optimalnya pencapaian sektor kelautan disebabkan pengelolaannya sejauh ini sangat diwarnai oleh rezim yang bersifat open access (siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan berapa saja boleh mengeksploitasi sumberdaya alam kelautan).

Prospek Kelautan yang Menjanjikan
Apabila kita menganalisis prospek sektor kelautan dalam pembangunan ekonomi, hasilnya cukup menjanjikan dengan mengacu pada beberapa indikator yang telah dihitung secara akademis. Indikator tersebut, pertama, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menggambarkan tingkat efisiensi investasi sektor ekonomi kelautan. Semakin kecil nilai ICOR menunjukkan investasi di sektor tersebut akan semakin efisien. Merujuk penelitian PKSPL-IPB tahun 2005 diperoleh kesimpulan bahwa nilai ICOR perikanan 3,13, pertambangan laut 3,77, industri maritim 3,41, transportasi laut 3,69, pariwisata bahari 3,09, bangunan kelautan 4,22 dan jasa kelautan 3,39. Hasil penelitian ini mengambarkan investasi dengan tingkat efisiensi yang relatif tinggi seharusnya dilakukan pada sub-sektor pariwisata bahari, perikanan dan jasa kelautan.
Kedua, Incremental Labour Output Ratio (ILOR) yang menggambarkan tingkat penyerapan tenaga kerja dalam sektor kelautan. Semakin besar nilai ILOR, maka penyerapan tenaga kerjanya akan semakin tinggi. Merujuk kembali pada hasil penelitian PKSPL-IPB 2005, menunjukkan bahwa nilai ILOR sektor kelautan adalah perikanan 14,02, pertambangan laut 10,14, industri maritim 11,16, transportasi laut 12,11, pariwisata bahari 13,90, bangunan kelautan 11,82 dan jasa kelautan 13,20. Indikator ini menunjukkan bahwa sub-sektor perikanan, pariwisata bahari dan jasa kelautanlah yang memiliki daya serap tenaga kerja yang relatif tinggi.
Dengan mengacu pada kedua indikator ini, maka program-program pembangunan kelautan yang menjadi prioritas utama adalah (i) perikanan yang terdiri dari penangkapan ikan laut, budidaya laut (marine culture), pembenihan, pengolahan biota laut serta budidaya perikanan darat; (ii) pariwisata bahari yakni pengembangan wisata pantai, olah raga air, panorama alam dan ecoturism di pulau-pulau kecil serta penunjang kegiatan wisata seperti hotel, penginapan, restoran, rumah makan, dan cindera mata; dan, (iii) jasa kelautan seperti pelayanan pelabuhan, pelayanan keselamatan pelayaran, perdagangan, pendidikan dan penelitian kelautan.
Dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat dan adanya kesadaran akan arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia serta berkurangnya pasokan produksi perikanan dan kelautan negara-negara lain, sesungguhnya produk perikanan dan kelautan Indonesai memiliki prospek yang cerah jika bangsa Indonesia mampu mengelola potensi yang dimilikinya sebagaimana diuraikan di atas. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh PKSPL-IPB bekerjasama dengan P3O-LIPI (1998), diperkirakan hampir seluruh unsur kelautan pada masa akan datang memiliki permintaan yang cukup besar. Proyeksi permintaan unsur-unsur kelautan tersebuit meliputi : perikanan (tangkap dan budidaya), pariwisata bahari, angkatan laut, pertambangan dan energi, industri kelautan, bangunan kelautan, jasa kelautan.
Sampai pada tahun 2003 misalnya, diperkirakan permintaan produk perikana sebesar 6,4 juta ton yang terdiri dari permintaan domestik sebesar 5,7 juta ton dan ekspor 0,7 juta ton. Jika potensi lesatri sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,2 juta ton per ton dengan mempertimbangkan faktor pengaman sehingga potensi perikanan yang dapat dieksploitasi hanya 80 % dari potensi lestarinya, maka kegiatan budidaya laut memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan.
Ketiga, peluang prospek ekspor hasil perikanan yang masih terbuka lebar. Jika kita melihat data-data perikanan negara-negara ASEAN, maka Indonesia tergolong menempati peringkat kedua setelah Thailand. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia tahun 2003 mencapai 1.437,4 juta dolar AS, sedangkan Thailand mencapai 1.780,10 juta dolar AS pada tahun yang sama. Padahal kita semua tahu bahwa kapal-kapal Thailand "merampok" ikan di perairan Indonesia.
Mengacu pada indikator-indikator di atas, seyogianyalah pemerintahan merngubah cara berpikir konvensional, terlalu memandang sektor kelautan sebagai sektor yang membutuhkan biaya investasi dan mengandung risiko tinggi (high cost and risk investament). Pemerintahan seharusnya mulai mengembangkan sektor ini dari sub-sektor riilnya seperti perikanan dan pariwisata bahari. Memang pada mulanya sub-sektor ini membutuhkan biaya yang relatif tinggi, akan tetapi masih lebih kecil dibandingkan dengan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur atau pembelian persenjataan militer. Harus dihindari, pemerintah berpikir "jalan pintas", yakni mendapatkan devisa yang cepat melalui eksploitasi sumber daya alam secara serampangan seperti penebangan hutan, baik secara legal maupun ilegal.
Prospek pasar bagi produk-produk bioteknologi kelautan juga diperkirakan cukup baik, seiring dengan kemajuan yang telah dicapai dengan ditemukannya biota laut yang bermanfaat antara lain untuk industri farmasi (seperti tumor, anti cancer, antibiotik), bidang pertanian (fungisida, pestisida), industri kosmetik dan makanan (zat pewarna alami). Selanjutnya dari biota laut juga dihasilkan protein serta bahan diet sebagai sumber makanan sehat (asam lemak tak jenuh omega-3, vitamin, asam amino, dan berbagai jenis gula rendah kalori).
Prospek perkembangan pariwisata bahari pada masa mendatang cukup cerah. Meskipun sampai saat ini perkembangan pariwisata bahari Indonesia kurang menggembirakan akibat krisis dan kondisi politik dalam negeri. Dengan asumsi laju pertumbuhan wisatawan manca negara hampir sama dengan pertengahan dekade 80-an sampai tahun 1996, maka jumlah wisatawan manca negara yang akan mengunjungi objek wisata bahari Indonesia sampai pada tahun 2003 adalah 1,64 juta jiwa dengan devisa sebesar 2,16 miliar US dollar. Sedangkan jumlah wisatawan nusantara yang mengunjungi objek wisata bahari Indonesai diperkirakan mencapai 18,12 juta jiwa dan akan menghasilkan uang sebesar 2,72 juta rupiah. Adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap sub sektor pariwisata bahari dan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kegiatan ekonomi lainnya, seperti pengadaan hotel dan penginapan, “diving centers”, resoran, toko souvenir, dan industri kerajinan rakyat, biro-biro perjalanan dan lain sebagainya.
Dalam bidang jasa angkutan laut, juga memiliki prospek pasar yang cukup baik, baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang. Sampai pada akhir tahun 2003, diperkirakan angkutan barang akan meningkat, dengan semakin meningkatnya jumlah barang yang diekspor, yang sebagian besar dilakukan melalui angkatan laut, akan semakin keras. Untuk angkutan melalui laut juga diperkirakan akan semakin cerah, terutama pada pelayaran penyeberangan di dalam negeri maupun pelayaran antara negara ASEAN, khususnya Indonesia dengan Singapura, Malaysia dan Philipina.
Meningkatnya jumlah angkutan penumpang dan barang sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan peluang bagi pengembangan subsektor industri maritim khususnya galangan kapal. Sementara itu kebutuhan akan bangunan kelautan juga diperkirakan dan akan meningkat seiring dengan berkembang aktivitas pembangunan di kawasan pesisir dan lautan, seperti pariwisata bahari.

Kendala Pengembangan asa-jasa Kelautan
Segenap peluang dan prospek agribisnis kelautan Indonesia harus dimanfaatkan melalui pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Karena dibalik prospek yang cerah dan menjanjikan diatas, juga terdapat tantangan dan kendala yang dapat menghambat usaha tersebut. Tantangan dan kendala tersebut antara lain :
1. Sikap dan persepsi masyarakat umumnya kurang apresiatif terhadap gatra kelautan. Citra perikanan yang masih rendah diperkuat oleh berbagai kondisi seperti petani ikan, dan nelayan yang miskin, rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat dan lain-lain.
2. Pengrusakan sumberdaya kelautan secara alamiah maupun oleh kegiatan manusia.
3. Kondisi geografik Indonesia yang terpencar dengan berbagai barrier menimbulkan isolasi yang sulit dijangkau sistem telekomunikasi dan transportasi.
4. Lembaga pengembangan ilmu dan teknologi kelautan belum banyak menghasilkan teknologi tepat guna, yang memungkinkan sistem produksi dapat efisien, murah dan sesuai dengan kondisi lapangan yang variatif.
5. Adanya musim paceklik dalam usaha penangkapan mengakibatkan kegiatan terhenti dalam periode yang cukup lama.
6. Lemahnya koordinasi antar instansi untuk mendukung pengembangan usaha kelautan.

Usaha yang bersifat sentralistik top-down; dan seragamisasi, kurang atau tidak memperhatikan keragaman biofisik alam dan sosio-kultural masyarakat lokal (daerah). Lebih jauh, antara kelompok pelaku pembangunan kelautan besar dan komersial (sektor modern) dengan kelompok usaha kecil dan subsistem (sektor tradisional) yang jumlahnya jauh lebih besar, kurang terjadi sinergi bahkan cenderung saling mematikan. Namun pemanfaatan perhubungan laut tergolong rendah serta belum tergali. Terhambatnya perkembangan pemanfaatan jasa lalu lintas laut yang disebabkan oleh beberapa faktor :
1.Ketersediaan sarana perhubungan laut sangat kurang disebabkan oleh:
a. Pengadaan armada besar membutuhkan modal investasi tinggi
b. Harga kapal produksi industri perkapalan dalam negeri relatif mahal
2.Orientasi pengembangan pelabuhan tidak jelas oleh struktur kelembagaan dalam hal pembuatan kebijakan dan pengelolaan pelabuhan.
3.Keterbatasan sumberdaya manusia dalam pengoperasian armada pelayaran.

Kesimpulam
Agar peluang dan prospek bisnis yang cerah dapat dimanfaatkan secara optimal, dan mengingat keterbatasan anggaran pembangunan dan modal investasi, maka pembangunan kelautan jangka pendek seyogyanya diprioritaskan pada sektor-sektor yang mampu menghasilkan devisa, meningkatkan PDB, dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yaitu perikanan meliputi perikanan tangkap, budidaya pantai dan laut, bioteknologi kelautan, industri pengolahan hasil perikanan dan pariwisata bahari. Sementara kegiatan-kegiatan yang padat modal dan teknologi seperti pertambangan dan industri maritim dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak asing secara sinergi dan saling menguntungkan.
Selain itu, proses alih teknologi dalam kerjasama ini harus ditekankan. Dengan demikian melalui pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan, kiranya dapat membantu bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan dan berlarut-larut dan akhirnya dapat mewujudkan bangsa yang maju, mandiri serta adil dan makmur

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, K.A., M. Boer, J. Widodo, N. Naamin, M.H. Amarullah, B. Hasyim, A.Djamali dan B.E. Priyono, 1998. Potensi, Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Sumberdaya Ikan Laut di Perairan Indonesia, KOMNAS KAJIKALUT, Jakarta.
Dahuri, R. 2001. Upaya Pemulihan Ekonomi Menuju Bangsa Indonesia Yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan, Majalah Catur Wulan Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
Ditjen Perikanan, 1998. Statistik Perikanan 1998, Ditjen Perikanan, Jakarta.
Hug, H.T., and J.Lee, 1992. National Status and Approaches to Coastal Management (Republic of Korea) in K. Hotta and I.M. Dutton (1995), Coastal Management in the Asia Pacific Region : Issues and Approaches, JIMSTEF, Tokyo.
Itosu, C., 1992. National Status and Approaches to Coastal Management (Japan) in K. Hotta and I. M. Dutton (1995), Coastal Management in the Asia Pacific Region : Issues and Approaches, JIMSTEF, Tokyo.
Nurdjana, M.L., 200. Mewujudkan Perikanan sebagai Prime Mover Ekonomi Kerakyatan, Majalah Catur Wulan Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB, 1998. Strategi Darsa Pembangunan Kelautan di Indonesia. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan dan P30-LIP. Bogor.
World Bank dan SIDA, 1995. Marine Biotechnology in The Asian Pacifik Region (Proceedings the 16-20 November 1993 Conference). World Bank dan SIDA.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

terimakasih sudah berkunjung. ohon berkenan untuk tinggalkan jejak anda dengan komentar disini. tks